Labuan Bajo, Info_PAS — Kunjungan kerja Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Silmy Karim, di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) pada 7–8 Aprilu 2026 menjadi momentum penguatan Pemasyarakatan, baik dari sisi pembangunan sarana prasarana maupun peningkatan kinerja jajaran di daerah.
Pada hari pertama, Selasa (7/4), Silmy Karim melakukan peninjauan lokasi lahan untuk rencana pembangunan Lapas Labuan Bajo. Langkah ini menjadi bagian penting dalam mendorong penguatan Pemasyarakatan di wilayah NTT, khususnya dalam penyediaan sarana yang lebih representatif.
Diharapkan, kehadiran Lapas di Labuan Bajo nantinya tidak hanya berfungsi sebagai tempat pembinaan, tetapi juga mampu memberikan dampak positif terhadap keamanan dan ketertiban di wilayah destinasi wisata super prioritas tersebut.
Dalam peninjauan tersebut, turut hadir unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Manggarai Barat, bersama Kepala Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi beserta jajaran, serta Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas NTT, Ketut Akbar Herry Achjar, didampingi Kabag TU dan Umum, Andri Lesmano, Kabid Pelayanan dan Pembinaan, Ratri H.E. Saputro, Kabid Pembimbingan Kemasyarakatan, Mahendra Sulaksana, serta para Kepala UPT Kementerian IMIPAS se-NTT.
Memasuki hari kedua, Rabu (8/4), Silmy Karim memberikan pengarahan dan penguatan kepada seluruh jajaran Imigrasi dan Pemasyarakatan se-NTT di Labuan Bajo.
Dalam arahannya, Silmy Karim mengapresiasi inisiatif Kantor Wilayah Ditjenpas NTT dan Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi NTT yang telah mengumpulkan para Kepala UPT sebagai upaya memperkuat koordinasi dan kinerja organisasi. Ia menegaskan bahwa momentum pemisahan dari Kementerian Hukum dan HAM harus dimanfaatkan untuk menunjukkan kinerja yang lebih baik.
“Ini adalah kesempatan bagi kita untuk memperkuat organisasi dan meningkatkan kualitas kinerja, baik secara institusi maupun personal” ujar Silmy Karim.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya penyesuaian antara jumlah warga binaan dengan ketersediaan petugas guna menghindari ketimpangan di lapangan. Penguatan asesmen, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta optimalisasi pengawasan juga menjadi poin penting dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Pemasyarakatan.
Selain itu, perhatian terhadap program ketahanan pangan dan pelaksanaan 15 Program Aksi turut menjadi fokus yang harus dijalankan secara konsisten oleh seluruh jajaran.
Menutup arahannya, Silmy Karim menegaskan bahwa Pemasyarakatan tidak hanya berfokus pada pembinaan, tetapi juga membentuk karakter dan jiwa kepemimpinan warga binaan sebagai bagian dari proses reintegrasi sosial.
“Pemasyarakatan bukan hanya soal pembinaan, tetapi juga bagaimana kita membentuk karakter dan menyiapkan warga binaan agar siap kembali ke masyarakat”tegasnya.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas NTT, Ketut Akbar Herry Achjar, menyampaikan komitmen jajarannya dalam mendukung penguatan Pemasyarakatan di wilayah.
“Kami terus berupaya memperkuat sinergi dan meningkatkan kualitas layanan Pemasyarakatan, agar kehadirannya benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat” ungkapnya.
Rangkaian kegiatan ini diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat sinergi dan meningkatkan kinerja seluruh jajaran. Melalui penguatan sarana prasarana serta peningkatan kualitas pembinaan, Pemasyarakatan di NTT diharapkan mampu memberikan dampak nyata, tidak hanya bagi warga binaan, tetapi juga bagi masyarakat luas melalui terciptanya lingkungan yang lebih aman, tertib, dan produktif.
