Sorong, 8 Oktober 2026 — Korem 181/Praja Vira Tama turut hadir dalam Rapat Koordinasi dan Evaluasi Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di wilayah Provinsi Papua Barat Daya. Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Lantai 2 Kantor Gubernur Papua Barat Daya, Jalan Burung Kurana No. 1, Kelurahan Remu Utara, Distrik Sorong, Kota Sorong, Kamis (08/10/2026).
Rapat dipimpin oleh Wakil Gubernur Papua Barat Daya, H. Ahmad Nausrau, S.Pd.I., M.M., dan diikuti sekitar 30 peserta dari berbagai unsur pemerintah daerah, TNI, instansi penanggulangan bencana, BMKG, Basarnas, serta instansi terkait lainnya.
Mewakili Korem 181/PVT, Kasrem 181/PVT Kolonel Inf Hendrik Paulus Mote turut mengikuti pembahasan bersama Kepala BPBD Provinsi Papua Barat Daya Dr. George Yarangga, A.Pi., M.M., Sekda Provinsi Papua Barat Daya Drs. Yakob Kareth, M.Si., Kepala Basarnas Kelas A Sorong Monce Brury, S.IP., M.M., serta para Kepala BPBD kabupaten/kota dan pejabat terkait.
Dalam rapat tersebut dibahas perkembangan terkini kondisi Karhutla di sejumlah wilayah Papua Barat Daya, termasuk data titik api, luas wilayah terdampak, kondisi cuaca, kendala penanganan di lapangan, serta langkah-langkah yang perlu dilakukan secara terpadu.
Dari pemaparan BMKG disampaikan kondisi dan potensi cuaca di wilayah Papua Barat Daya, termasuk terpantau 2.249 titik api, kecepatan angin sekitar 10–30 km/jam, serta kondisi yang belum menunjukkan potensi curah hujan yang signifikan. Kondisi tersebut menjadi salah satu faktor yang perlu diantisipasi dalam upaya penanganan Karhutla.
Sementara itu, BPBD Kota Sorong menyampaikan bahwa sejak Juli hingga saat ini tercatat 76 kejadian dengan 96 titik api, dengan luas wilayah terdampak mencapai sekitar 132,2 hektare dan kerugian diperkirakan mencapai Rp315 juta. Dalam penanganannya, masih terdapat sejumlah kendala, antara lain keterbatasan armada pemadam, sumber air, maupun personel.
Dari Kabupaten Sorong juga disampaikan bahwa masih terdapat beberapa titik api yang belum sepenuhnya padam. Upaya penanganan dan koordinasi dengan instansi terkait terus dilakukan, meskipun masih dihadapkan pada keterbatasan sarana dan prasarana, termasuk jumlah kendaraan pemadam kebakaran yang tersedia.
Sementara itu, BPBD Kabupaten Raja Ampat melaporkan penetapan status darurat dengan 157 titik api yang tersebar di wilayah Kabupaten Raja Ampat. Pemerintah daerah juga menyampaikan apresiasi atas dukungan personel TNI yang berada di wilayah tersebut karena turut membantu dalam penanganan Karhutla.
Wakil Gubernur Papua Barat Daya menekankan pentingnya menyamakan persepsi, data dan laporan terkait Karhutla di seluruh wilayah Papua Barat Daya. Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang selama ini telah bekerja dalam penanganan Karhutla.
Selain itu, dibahas rencana pembentukan satuan tugas penanganan bencana alam, dukungan anggaran serta fasilitas pendukung bagi tim di lapangan. Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya akan terus melakukan koordinasi dan menindaklanjuti hasil rapat sebagai bagian dari upaya memperkuat penanganan Karhutla secara terpadu.
Rapat juga menyoroti dampak Karhutla terhadap lingkungan dan keanekaragaman hayati serta pentingnya meningkatkan edukasi kepada masyarakat guna mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan.
Kehadiran Korem 181/PVT dalam rapat koordinasi tersebut merupakan bagian dari komitmen TNI AD untuk terus bersinergi dengan pemerintah daerah dan seluruh stakeholder dalam upaya pencegahan serta penanggulangan Karhutla di wilayah Papua Barat Daya.
Melalui koordinasi dan sinergi lintas sektor, diharapkan penanganan Karhutla dapat dilakukan secara lebih cepat, terpadu dan efektif, sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan.
Korem 181/PVT
PRAVITA — Profesional, Responsif, Adaptif, Visioner, Integratif, Tanggap, Amanah
#Korem181PVT
#PrajaViraTama
#Korem181
#Karhutla
#PenangananKarhutla
#PapuaBaratDaya
#SinergiTNI
#TNIAD
#BersamaMenjagaLingkungan
